Padang – DPRD Kota Padang menyoroti kebijakan anggaran daerah yang dinilai kurang berpihak pada kepentingan masyarakat.
Anggota DPRD Kota Padang, Erismiati, mempertanyakan alasan pengurangan alokasi Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) di tengah peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Erismiati menyampaikan apresiasi atas kenaikan PAD Kota Padang yang mencerminkan potensi ekonomi yang dinamis.
Namun, ia menyayangkan adanya pemangkasan anggaran Pokir, padahal dana tersebut sangat dibutuhkan masyarakat.
“Yang menjadi perhatian kami di DPRD, dan ini juga dirasakan masyarakat, adalah mengapa saat PAD meningkat, alokasi Pokir yang langsung menyentuh kebutuhan warga justru dikurangi,” tegas Erismiati, Selasa (20/01/2026).
Menurutnya, peningkatan PAD seharusnya berbanding lurus dengan penguatan anggaran yang menyasar langsung kebutuhan masyarakat.
Erismiati menekankan bahwa Pokir merupakan aspirasi masyarakat yang diserap melalui reses dan musyawarah, bukan kepentingan pribadi anggota dewan.
Pokir diwujudkan dalam berbagai bentuk pembangunan dasar, seperti perbaikan jalan lingkungan, drainase, bedah rumah, bantuan sosial, dan fasilitas publik lainnya.
“Jadi ini bukan soal siapa benar atau salah. Ini soal bagaimana kebijakan anggaran mencerminkan rasa keadilan,” imbuhnya.
Sebagai informasi, target PAD dari sektor retribusi parkir pada tahun 2026 mengalami kenaikan signifikan.
Dinas Perhubungan Kota Padang menargetkan perolehan PAD sebesar Rp5,4 miliar, meningkat 58 persen dibandingkan tahun sebelumnya.
