Padang – DPRD Kota Padang membahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Padang Tahun Anggaran 2025 selama dua hari, 30-31 Maret 2026.
Pembahasan ini dilakukan oleh gabungan Panitia Khusus (Pansus) I, II, III, dan IV.
Evaluasi menyeluruh terhadap kinerja Pemerintah Kota Padang menjadi fokus utama.
DPRD juga merumuskan rekomendasi strategis untuk perbaikan ke depan.
Pembahasan lintas pansus menyoroti kesesuaian antara perencanaan, realisasi anggaran, dan dampak program bagi masyarakat.
Ketua Pansus I, Usmardi Thareb, menegaskan bahwa penilaian LKPJ tidak hanya dari sisi administratif, tetapi juga dari manfaat nyata bagi masyarakat.
“Kami melihat LKPJ 2025 dari pelaksanaan kegiatan, penggunaan anggaran, dan manfaat yang dihasilkan,” ujarnya, Selasa (31/3).
Usmardi menambahkan, dari pertemuan dengan mitra seperti Sekretariat DPRD, Inspektorat, BKPSDM, dan Dinas Pertanahan, masih ditemukan capaian yang belum optimal.
Ketua Pansus II, Rachmad Wijaya, mengapresiasi capaian Perumda Air Minum Kota Padang yang hampir mencapai target maksimal.
Namun, Rachmad tetap mendorong peningkatan layanan dan efisiensi.
“Kami sangat mengapresiasi capaian Perumda Air Minum yang hampir 100 persen,” jelasnya.
Rachmad meminta penambahan pelanggan sekitar 2 persen per bulan serta penguatan mitigasi bencana.
Ketua Pansus III, Helmi Moesim, menyebutkan bahwa kinerja OPD mitranya secara umum sudah cukup baik, bahkan realisasi fisik mencapai 100 persen.
“Serapan keuangan memang belum mencapai 100 persen, tetapi realisasi fisik sudah maksimal,” paparnya.
Helmi mencatat adanya kendala teknis yang berdampak pada keterlambatan pekerjaan, terutama saat terjadi bencana.
Ketua Pansus IV, H. Iskandar, menyampaikan bahwa pihaknya masih akan memfinalisasi kesimpulan setelah seluruh pembahasan dengan OPD rampung.
“Hasil realisasi rencana kerja dan anggaran cukup bagus, namun ada beberapa capaian yang belum terpenuhi dan perlu didukung data yang lebih akurat,” ujarnya.
Ketua DPRD Kota Padang, Muharlion, menekankan bahwa hasil evaluasi LKPJ ini harus menjadi dasar peningkatan kinerja pada tahun berikutnya.
Muharlion juga menyoroti sejumlah kendala teknis yang ditemukan di lapangan, seperti keterlambatan pekerjaan oleh rekanan hingga kendala distribusi akibat bencana.
DPRD berharap rekomendasi yang dihasilkan menjadi pijakan strategis dalam meningkatkan kualitas pembangunan dan pelayanan publik di Kota Padang pada tahun 2026.
