Payakumbuh – Pemerintah Kota Payakumbuh memperkuat pengelolaan keterbukaan informasi publik dengan menggelar Rapat Teknis Optimalisasi Penggunaan dan Pengelolaan Layanan Informasi Komunikasi Publik di Aula Josrizal Zain, Jumat (8/5/2025). Kegiatan ini diikuti seluruh administrator Organisasi Perangkat Daerah (OPD) se-Kota Payakumbuh.
Rapat tersebut menjadi langkah Pemko Payakumbuh untuk menyamakan pemahaman mengenai pentingnya layanan informasi publik dan komunikasi publik di tengah transformasi digital yang terus berkembang.
Wali Kota Payakumbuh Zulameta melalui Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kurniawan Syahputra menegaskan bahwa setiap badan publik wajib menyediakan informasi yang berkualitas, transparan, dan mudah diakses masyarakat.
“Setiap OPD memiliki peran strategis dalam menginformasikan kegiatan, perkembangan, dan kinerja pemerintah kepada masyarakat luas. Keterbukaan informasi bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan amanat undang-undang yang harus dijalankan sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah kepada masyarakat,” ujar Kurniawan.
Ia juga mendorong seluruh OPD mengelola secara maksimal berbagai kanal layanan informasi yang tersedia agar memberi manfaat nyata bagi masyarakat.
Sejumlah saluran yang dimaksud meliputi layanan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), sistem pengaduan SP4N LAPOR!, Portal Satu Data atau Open Data Payakumbuh, media sosial, serta website resmi masing-masing OPD. Seluruh kanal itu diharapkan menjadi sumber informasi sekaligus jembatan komunikasi yang efektif antara pemerintah dan masyarakat.
Kurniawan menambahkan, masyarakat berhak mengetahui kinerja pemerintahan. Karena itu, keaktifan OPD dalam menyediakan data, informasi, dan publikasi program kerja menjadi kunci dalam mewujudkan pemerintahan yang transparan dan akuntabel.
Rapat teknis ini juga dihadiri Sekretaris Diskominfo, Kepala Bidang E-Government, dan Kepala Bidang Hubungan Masyarakat. Kehadiran mereka menjadi bentuk komitmen Diskominfo untuk terus membimbing dan mendampingi seluruh OPD agar layanan informasi dan komunikasi publik berjalan optimal dan berkelanjutan.
