Payakumbuh – Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Kota Payakumbuh mengoptimalkan penggunaan Sistem Informasi Registrasi Pengembang (SIRENG) untuk memperkuat tata kelola pembangunan perumahan. Langkah ini dilakukan sebagai instrumen utama dalam proses rekomendasi site plan guna mendukung program nasional pembangunan 3 juta rumah.
Kepala Dinas PKP Kota Payakumbuh, Marta Minanda, menyatakan bahwa kebijakan ini merupakan tindak lanjut atas arahan Wali Kota Zulmaeta untuk meningkatkan pelayanan publik yang lebih cepat, tanggap, dan transparan.
“Kami mendorong pengembang memanfaatkan SIRENG agar proses verifikasi lebih transparan, terintegrasi, dan mampu melindungi masyarakat,” ujar Marta di Payakumbuh, Rabu (15/04/2026).
Marta menjelaskan, sistem digital tersebut memungkinkan pemerintah daerah menelusuri legalitas serta rekam jejak pengembang secara komprehensif sebelum memberikan rekomendasi site plan. Menurutnya, SIRENG memastikan setiap pengembang memiliki legalitas yang jelas dan memenuhi seluruh persyaratan yang ditetapkan.
Penerapan sistem ini juga dinilai mampu meningkatkan kepercayaan publik karena seluruh proses berjalan secara terbuka dan terukur. Selain itu, pengajuan dan evaluasi site plan kini menjadi lebih sistematis, efisien, dan berbasis data.
“Registrasi dilakukan secara daring sehingga prosesnya lebih cepat tanpa mengurangi ketelitian,” tambahnya.
Marta menegaskan bahwa pemanfaatan SIRENG merupakan langkah konkret untuk memastikan program pembangunan 3 juta rumah tidak hanya mengejar kuantitas, tetapi juga mengutamakan kualitas dan keberlanjutan. Ia mengimbau seluruh pengembang untuk berkomitmen menggunakan sistem ini demi mewujudkan hunian yang profesional dan terpercaya.
Senada dengan hal tersebut, Kepala Bidang Perumahan Dinas PKP Kota Payakumbuh, Murdifin, menambahkan bahwa SIRENG tidak hanya berfungsi pada aspek administrasi, tetapi juga menjamin kualitas teknis pembangunan.
“SIRENG memastikan standar teknis terpenuhi sehingga masyarakat memperoleh hunian yang layak,” ungkap Murdifin.
Ia menambahkan, penggunaan sistem ini juga menjadi syarat bagi pengembang yang ingin mengakses pembiayaan seperti KPR subsidi melalui skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).
