Painan – Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan menunjukkan komitmennya terhadap inklusi dengan menyelenggarakan sosialisasi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas. Acara yang berlangsung di Hotel Triza pada Rabu (16/7) ini, dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan.
Bupati Pesisir Selatan menegaskan komitmennya terhadap hak-hak penyandang disabilitas. “Sebagai Bupati Pesisir Selatan, saya punya komitmen untuk hak-hak disabilitas,” ujarnya saat membuka acara sosialisasi.
Sumita Notosusianto dari Tim Gesit menyoroti Pesisir Selatan sebagai salah satu daerah yang telah menerbitkan regulasi terkait disabilitas. “Bahkan Pessel kabupaten pertama yang lahirkan Perda Perlindungan Disabilitas,” ungkapnya.
Apresiasi terhadap kepedulian Pemerintah Daerah Pesisir Selatan dalam melindungi hak-hak disabilitas juga datang dari Komisioner Penyandang Disabilitas Nasional, Jonan. “Saya kira komitmen dan kepedulian Bupati Pessel perlu didukung, dan secara nyata memang telah berupaya menjalankan komitmen itu,” katanya.
Ketua Perhimpunan Disabilitas Indonesia Pesisir Selatan, menjelaskan bahwa organisasinya memiliki lebih dari 2800 anggota. “Kami siap berkontribusi bagi pembangunan dan perekonomian daerah,” tuturnya.
Epon Hendrayanto menambahkan bahwa berbagai program telah dilaksanakan, terutama melalui kerjasama dengan lembaga Kemitraan Indonesia Australia untuk Infrastruktur (KIAT) dan GESIT (Gender Equality and Social Inclusion in Infrastructure). “Tentu kami ingin disamakan dengan manusia normal lainya, dan kami mampu untuk itu,” pungkasnya.
Sosialisasi Perda ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman dan implementasi hak-hak penyandang disabilitas di Pesisir Selatan.
