Painan – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Pesisir Selatan berupaya meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dengan menggandeng Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Painan.
Sosialisasi optimalisasi pencapaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dan Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Bendahara digelar di kantor Bawaslu Pesisir Selatan, Selasa (10/02/2026).
Kepala Sekretariat Bawaslu Pesisir Selatan, Rinaldi, menjelaskan bahwa kegiatan ini bertujuan memberikan pemahaman dan langkah strategis untuk meraih nilai IKPA dan LPJ Bendahara yang baik.
“Tahun 2025, skor kami 99,83. Kami ingin raih skor sempurna,” ujar Rinaldi.
Ketua Bawaslu Pesisir Selatan, Afriki Musmaidi, menekankan pentingnya persamaan persepsi dalam pelaksanaan anggaran.
“Anggaran yang keluar, baik belanja modal maupun belanja pegawai, harus jelas peruntukannya,” tegas Afriki.
Fungsional Pembina Teknis Perbendaharaan Negara (PTPN) KPPN Painan, Fiki Erlangga, memaparkan indikator penting dalam penilaian IKPA, seperti revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), kesesuaian rencana pencairan, penyerapan anggaran, dan capaian output.
“Semakin sedikit revisi DIPA, makin baik kualitas perencanaan anggarannya,” kata Fiki.
Fiki juga memberikan strategi untuk mencapai target IKPA sempurna, antara lain reviu DIPA secara periodik, menjaga deviasi pelaksanaan dan rencana anggaran tidak lebih dari lima persen, memulai belanja barang dan modal sejak awal tahun, serta menetapkan mitigasi risiko penyelesaian pekerjaan di akhir tahun.
Kegiatan ini dihadiri oleh jajaran Bawaslu Pesisir Selatan dan perwakilan dari KPPN Painan.
