Jakarta – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Puan Maharani, memberikan tanggapan terkait proses hukum yang sedang dihadapi oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto. Hasto terlibat dalam kasus dugaan suap terkait pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR RI dan dugaan menghalangi penyidikan terhadap buronan Harun Masiku.
Puan menekankan pentingnya penegakan hukum yang berkeadilan dan transparan dalam menanggapi kasus tersebut. Ia berharap agar proses hukum dapat berjalan tanpa adanya intervensi dan tetap mengedepankan prinsip keadilan.
“Ya, yang terbaik. Dan kita jalani proses hukumnya dengan sebaik-baiknya dan jangan sampai kemudian ada hal yang tidak berkeadilan,” ujarnya kepada media di Gedung DPR RI, Kompleks Parlemen Senayan, Kamis (3/7).
Pada hari yang sama, Jaksa Penuntut Umum dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan bahwa berkas tuntutan untuk Hasto Kristiyanto telah disusun. Persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta memasuki agenda pembacaan surat tuntutan.
Kasus yang menjerat Hasto merupakan pengembangan dari perkara suap yang melibatkan Harun Masiku, yang hingga saat ini masih berstatus buronan. Keterlibatan Hasto muncul karena dugaan keterlibatannya dalam mengatur PAW anggota DPR RI untuk kepentingan internal partai.
Menanggapi pertanyaan mengenai pengganti sementara Hasto sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Sekjen PDIP, Puan menyatakan bahwa keputusan terkait hal tersebut sedang dibahas secara internal oleh partai dan akan segera diumumkan kepada publik.
“Pasti nanti kita umumin secepatnya,” kata Puan.
Pernyataan ini muncul di tengah spekulasi mengenai sejumlah nama yang disebut-sebut akan ditunjuk sebagai Plt Sekjen PDIP untuk menjaga stabilitas organisasi partai menjelang agenda politik yang akan datang.
Puan juga menanggapi pertanyaan media mengenai rencana penyelenggaraan Kongres PDIP yang dikabarkan akan digelar pada Agustus 2025. Namun, ia menegaskan bahwa belum ada keputusan resmi dari partai terkait hal tersebut.
“Sabar. Belum ya, belum ada spill,” ungkap Puan.
Kongres PDIP dianggap sebagai momen penting dalam konsolidasi partai setelah Pemilu 2024 dan sebagai penentu arah strategi politik menuju Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak pada akhir tahun ini.
Pernyataan Puan menegaskan sikap PDIP dalam menghadapi dinamika internal partai dengan tetap menjunjung tinggi prinsip hukum dan tata kelola organisasi. PDIP disebut tetap solid dan akan mengambil langkah-langkah strategis demi menjaga kepercayaan publik.
Isu hukum yang melibatkan Hasto Kristiyanto serta wacana kongres partai menjadi perhatian utama dalam peta politik nasional saat ini. Perhatian publik tertuju pada bagaimana PDIP akan menyikapi situasi ini secara terbuka dan sesuai dengan konstitusi.
