Jakarta – Kebijakan luar negeri Amerika Serikat di bawah kepemimpinan Presiden Donald Trump, yang dikenal dengan pendekatan transaksional dan langsung, telah memunculkan dinamika baru di Timur Tengah. Sebuah doktrin yang mengedepankan kepentingan nasional, diplomasi ofensif, dan penggunaan kekuatan militer dianggap sebagai pilar utama dalam menjaga stabilitas kawasan. Namun, di balik stabilitas ini, tersembunyi agenda yang lebih kompleks, yaitu kolaborasi antara AS dan Israel menuju terwujudnya Israel Raya.
Serangan Israel terhadap situs nuklir Iran dan respons Teheran dengan rudal memicu reaksi cepat dari Trump, yang menghancurkan tiga fasilitas nuklir Iran. Gencatan senjata sepihak yang dideklarasikan Trump, diikuti dengan undangan perundingan kepada Iran, dipandang sebagai strategi yang terukur. J.D. Vance menggambarkan pendekatan ini sebagai “pukul dengan cepat, tentukan tujuan terbatas, hindari konflik berkepanjangan” (de Guzman, 2025). Analis seperti Kroenig (2025) menyebutnya sebagai “eskalasi untuk de-eskalasi,” yang mengindikasikan upaya Trump untuk menghindari perang penuh sambil mempertahankan kendali atas jalur diplomatik.
Dukungan diam-diam dari negara-negara Teluk, terutama Arab Saudi dan UEA, terhadap serangan AS menjadi sorotan. Meskipun secara terbuka menyerukan de-eskalasi, komunikasi diplomatik menunjukkan dukungan mereka terhadap operasi militer terbatas yang bertujuan melemahkan Iran dan pengaruhnya di Lebanon, Irak, dan Yaman. Bagi elite Teluk, Iran dianggap sebagai ancaman eksistensial terhadap dominasi Sunni di kawasan. Mereka bersedia menoleransi tindakan Israel di Gaza, asalkan Israel dan AS menjadi benteng terhadap ekspansi Iran.
Dukungan tak terbatas Trump kepada Israel dilihat sebagai strategi untuk memperluas hegemoni AS-Israel melalui pembentukan realitas geopolitik baru. Ini mencakup pemusnahan Palestina, normalisasi dengan negara Arab, dan aneksasi diam-diam atas wilayah Tepi Barat menuju pembentukan Greater Israel. Israel Raya bukan lagi sekadar mitos, tetapi bagian dari narasi resmi yang dilegalkan melalui kebijakan pembangunan permukiman ilegal dan undang-undang negara-bangsa Yahudi.
Tragedi kemanusiaan di Gaza, dengan ribuan warga sipil terbunuh, menjadi isu yang diabaikan oleh dunia internasional. Mahkamah Internasional terhalang oleh veto dan tekanan, sementara AS terus membela Israel. Standar ganda terlihat jelas, di mana tindakan Iran dianggap sebagai terorisme, sementara tindakan Israel dianggap sebagai pembelaan diri.
Stabilitas yang diciptakan Trump dinilai sebagai ilusi, karena berdiri di atas reruntuhan Gaza dan didukung oleh negara-negara Teluk serta proyek Israel Raya. Pertanyaan mendasar yang muncul adalah apakah dunia menginginkan stabilitas yang lahir dari dominasi kolonialistik, atau perdamaian sejati yang berlandaskan keadilan. Pilihan yang salah dapat memicu ledakan yang lebih dahsyat di masa depan, akibat luka yang dipendam hari ini.
Referensi:
de Guzman, C. (2025, June 25). J.D. Vance Defines the ‘Trump Doctrine’. TIME. https://time.com/7297452/trump-doctrine-vance-peace-through-strength-america-first-presidents-history/
Kroenig, M. (2025, April 25). Trump’s Foreign Policy Record Shows a Coherent, if Disruptive, Doctrine. Foreign Policy. https://foreignpolicy.com/2025/04/25/trump-foreign-policy-record-philosophy-us-allies-deals/
Rodenbeck, M. (2025, June 25). Gaza Without Gazans: Only American Pressure Can Stop Israel’s New Endgame. Foreign Affairs. https://www.foreignaffairs.com/israel/gaza-without-gazans
Marks, J. (2025, June 23). Don’t Count on China Bailing Out Iran. Foreign Policy. https://foreignpolicy.com/2025/06/23/iran-china-gulf-states-strait-hormuz/
