Padang – Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menjajaki potensi kerja sama dengan Badan Bank Tanah guna mengoptimalkan pemanfaatan aset tanah negara agar lebih produktif dan bermanfaat bagi masyarakat. Penjajakan ini merupakan bagian dari upaya Pemprov Sumbar dalam mendukung pelaksanaan reforma agraria serta mendorong pembangunan daerah dan peningkatan kesejahteraan.
Gubernur Sumbar, Mahyeldi Ansharullah, mengungkapkan bahwa pembahasan awal ini mencakup pemanfaatan tanah negara di kawasan Bukit Gombong, Kabupaten Solok. Tanah tersebut dinilai berpotensi untuk mendukung reforma agraria, termasuk kemungkinan redistribusi kepada masyarakat atau petani penggarap.
“Pembicaraan kemarin baru penjajakan awal. Kita perlu mempelajarinya lebih detail di tingkat internal, sehingga kebijakan yang nantinya kita ambil betul-betul tepat dan memberikan manfaat bagi masyarakat,” ujar Mahyeldi di Padang, Sabtu (10/10/2026).
Mahyeldi menekankan pentingnya perencanaan matang dalam pemanfaatan tanah. Tujuannya agar tidak hanya menghasilkan nilai ekonomi, tetapi juga mendukung kebutuhan masyarakat dan pembangunan daerah secara berkelanjutan.
Setiap peluang pemanfaatan tanah, lanjutnya, perlu dikaji dengan mempertimbangkan karakteristik daerah, kebutuhan masyarakat, aspek lingkungan, budaya, serta arah pembangunan Sumbar. “Yang kita harapkan bukan hanya tanahnya bisa dimanfaatkan, tetapi bagaimana pemanfaatan tersebut memberikan nilai tambah, membuka peluang ekonomi, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” katanya.
Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Badan Bank Tanah, Hakiki Sudrajat, menjelaskan bahwa lembaganya dibentuk pemerintah untuk menjamin ketersediaan tanah bagi berbagai kepentingan, seperti kepentingan umum, sosial, pembangunan, pemerataan ekonomi, dan reforma agraria.
Hakiki menambahkan, Badan Bank Tanah dapat mendukung pemerintah daerah dalam mengoptimalkan pemanfaatan tanah. “Kehadiran kita adalah untuk membantu daerah dalam aspek pengelolaan aset tanah agar menjadi lebih produktif,” tegasnya.
Melalui penjajakan ini, Pemprov Sumbar akan mempelajari lebih lanjut potensi kerja sama yang dapat dikembangkan bersama Badan Bank Tanah. Upaya ini diharapkan membuka peluang pemanfaatan tanah yang produktif, berkeadilan, dan berkelanjutan, dengan tetap memperhatikan kewenangan masing-masing pihak serta peraturan perundang-undangan.
Gubernur Mahyeldi didampingi sejumlah pejabat Pemprov Sumbar dalam pertemuan tersebut, antara lain Kepala Dinas Perkimtan Ahdiyarsyah, Kepala Biro Administrasi Pimpinan Nolly Eka Mardianto, dan Kepala Bidang Pertanahan Dinas Perkimtan Antos Lukman.
