Jakarta – Anggota Komisi VI DPR RI Rahmat Saleh mendesak pemerintah untuk melakukan pemetaan ulang komprehensif terhadap penempatan 28.000 manajer Koperasi Desa Merah Putih. Langkah ini dinilai krusial agar para manajer dapat bekerja optimal sesuai karakteristik wilayah dan masyarakat setempat.
Sebelumnya, 30.000 calon manajer telah menyelesaikan pembekalan dan pelatihan. Namun, di tengah proses penempatan 28.000 personel, muncul laporan adanya sejumlah calon yang mengundurkan diri. Rahmat menyoroti perlunya sinkronisasi antara lokasi domisili calon manajer dengan wilayah penugasan mereka.
“Penempatan harus mempertimbangkan lokasi tempat tinggal,” ujar legislator asal Sumatera Barat I tersebut. Ia meminta Kementerian Koperasi dan Kementerian Pertahanan untuk lebih cermat dalam memetakan penempatan guna menghindari kendala operasional di lapangan.
Selain faktor geografis, Rahmat menekankan pentingnya aspek gender dalam penempatan. Ia mengingatkan agar penempatan tenaga kerja perempuan di daerah terpencil dengan medan berat dikaji ulang. Hal ini untuk memastikan efektivitas kerja tetap terjaga.
“Jangan sampai daerah pelosok yang butuh biaya besar atau akses sulit ditempati perempuan, sehingga nanti dikhawatirkan tidak maksimal,” tambahnya. Politisi PKS ini juga menyoroti urgensi kedekatan emosional dan kultural antara manajer dengan masyarakat setempat.
Menurutnya, pemahaman terhadap adat istiadat akan mempermudah komunikasi dan mempercepat adaptasi. “Seseorang yang ditempatkan di tempat yang ia pahami adat istiadatnya biasanya komunikasi akan lebih gampang. Tantangan yang ditemukan di lapangan itu berbeda-beda,” jelas Rahmat.
Ia menegaskan, pemerintah harus memastikan anggaran negara yang telah terserap untuk seleksi dan pembinaan tidak terbuang percuma. Penempatan yang tepat sasaran menjadi kunci agar program Koperasi Desa Merah Putih tidak terhambat oleh tingginya angka pengunduran diri atau performa manajer yang tidak maksimal.
