Padang – Komisi Informasi (KI) Sumatera Barat menekankan keterbukaan informasi sebagai elemen krusial dalam perlindungan masyarakat, khususnya menghadapi ancaman bencana hidrometeorologi.
Transparansi data secara real-time, meliputi peta wilayah rawan bencana, alokasi dana darurat, dan skema distribusi bantuan, dinilai penting untuk mencegah simpang siur informasi saat krisis.
Wakil Ketua KI Sumatera Barat, Mona Sisca, menyatakan kepanikan massa sering kali diperparah oleh minimnya akses informasi terpercaya.
“Informasi serta merta seperti tertuang dalam UU no 14 tahun 2008 sangat dibutuhkan masyarakat guna kepastian tindakan penyelamatan,” ujar Mona.
Ia mendorong badan publik untuk proaktif memberikan informasi terkait kondisi, risiko bencana, kebutuhan terdampak, serta alokasi dan distribusi bantuan.
Mona mengingatkan bahwa ketidaktransparanan dapat memicu rumor dan ketidakpercayaan publik.
“Publik harus memahami bahwa membuka data secara jujur dan real time adalah bagian dari upaya untuk menyelamatkan nyawa,” tegasnya.
Keterbukaan data pemetaan kawasan rawan bencana dan tata kelola logistik harus disajikan secara inklusif hingga tingkat nagari.
Informasi akurat hingga ke tingkat terbawah memungkinkan warga membangun kesiapsiagaan mandiri dan mengawal akuntabilitas penyaluran bantuan.
Mona mengimbau instansi publik untuk tidak menutup-nutupi realisasi anggaran bencana maupun alur distribusi bantuan.
Dalam kondisi darurat, data resmi yang presisi menjadi instrumen penting menangkal disinformasi dan hoaks di media sosial.
“Informasi resmi menjadi sangat vital. Data yang presisi diperlukan untuk membendung hoaks dan narasi penyesatan di media sosial,” tutupnya.
