Solok – Pemerintah pusat mulai memetakan penanganan darurat dan pemulihan pascabanjir bandang di Kabupaten Solok yang menyebabkan kerusakan infrastruktur serta pemukiman warga. Fokus utama saat ini tertuju pada pencarian satu korban yang masih hilang serta pemenuhan kebutuhan dasar bagi para pengungsi.
Menko PMK Pratikno yang meninjau langsung lokasi bencana pada Kamis (24/9/2026) menekankan pentingnya kesiapsiagaan tim gabungan menghadapi potensi cuaca ekstrem. Ia meminta seluruh pihak tetap waspada terhadap ancaman bencana susulan.
“Pencarian korban yang masih hilang dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat menjadi prioritas. Pada saat yang sama, kita harus mengantisipasi potensi bencana susulan,” ujar Pratikno saat memimpin rapat koordinasi di Posko Utama.
Bencana ini telah meluluhlantakkan 44 rumah warga dan merusak sejumlah fasilitas publik. Tim SAR sejauh ini telah menemukan satu dari dua korban hilang dalam kondisi meninggal dunia, sementara Kepala BNPB Suharyanto memastikan pengerahan sumber daya maksimal terus dilakukan untuk menemukan satu korban tersisa.
Di sisi lain, Pemkab Solok kini dihadapkan pada tantangan pemulihan jangka panjang dengan kebutuhan dana rekonstruksi mencapai Rp819 miliar. Anggaran tersebut rencananya akan digunakan untuk pembangunan sabo dam, normalisasi sungai, serta perbaikan infrastruktur vital.
Bupati Solok, Jon Firman Pandu, menyebut pihaknya sangat membutuhkan tambahan alat berat seperti mini ekskavator dan breaker. Perangkat tersebut dinilai sangat krusial untuk mempercepat pembersihan material di medan yang sulit dijangkau.
Sebagai langkah mitigasi, Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah memerintahkan seluruh pemerintah kabupaten/kota melakukan susur sungai secara serentak. Upaya ini bertujuan membersihkan material penghambat yang berpotensi memicu perubahan arah aliran air.
“Seluruh sungai di Sumbar harus disusuri. Kita harus memastikan tidak ada hambatan yang memicu perubahan arah aliran air saat hujan deras,” tegas Mahyeldi.
Sementara itu, Pemkab Solok telah memusatkan pengungsi di sejumlah titik aman untuk menjamin keselamatan dan kesehatan warga. Rumah dinas bupati dan wakil bupati bahkan kini dialihfungsikan sebagai tempat penampungan bagi kelompok rentan.
