Solok – Pemerintah pusat mulai menyusun langkah penanganan darurat menyusul bencana banjir bandang yang melanda Kabupaten Solok. Fokus utama saat ini diarahkan pada pencarian satu korban hilang serta pemenuhan kebutuhan mendesak bagi warga terdampak.
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno menyatakan, rehabilitasi infrastruktur pascabencana harus melalui kajian matang. Ia menekankan pentingnya mitigasi bencana susulan di tengah kondisi cuaca yang masih ekstrem.
“Dalam masa tanggap darurat, pencarian korban yang masih hilang dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat menjadi prioritas. Pada saat yang sama, kita juga harus mengantisipasi potensi bencana susulan,” ujar Pratikno saat memimpin rapat koordinasi di Posko Utama, Kamis (24/9/2026).
Untuk memulihkan kondisi wilayah, Pemkab Solok mengestimasi kebutuhan anggaran mencapai Rp819 miliar. Dana tersebut dialokasikan untuk normalisasi sungai, pembangunan sabo dam, hingga perbaikan fasilitas umum yang rusak.
Bupati Solok, Jon Firman Pandu, mengungkapkan bahwa bencana ini telah merusak 44 rumah warga dan melumpuhkan sejumlah layanan publik. Sementara itu, tim gabungan masih terus berupaya mencari satu orang korban yang belum ditemukan, setelah sebelumnya menemukan satu korban lainnya dalam kondisi meninggal dunia.
Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi Ansharullah, mendorong normalisasi sungai sebagai langkah strategis jangka panjang. Ia meminta pemerintah daerah rutin melakukan susur sungai guna membersihkan material yang berpotensi memicu banjir susulan.
Di sisi lain, Kepala BNPB Suharyanto menyatakan pihaknya tengah mempercepat penyusunan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P). BNPB juga menginstruksikan percepatan pendataan pengungsi agar bantuan hunian sementara segera tersalurkan.
Saat ini, Pemkab Solok sangat membutuhkan bantuan alat berat berupa mini ekskavator dan breaker untuk pembersihan material. Kebutuhan logistik dan tenda besar juga menjadi prioritas bagi warga yang kini ditampung di rumah dinas bupati dan wakil bupati.
