Padang – Pemerintah Kota Padang memperketat pengawasan arus informasi di lingkungan sekolah untuk menangkal penyebaran hoaks. Langkah ini ditempuh dengan mewajibkan satuan pendidikan mengelola data secara transparan guna menjamin hak masyarakat atas informasi yang akurat.
Staf Ahli Bidang Pembangunan, Ekonomi, dan Keuangan Setdako Padang, Syahrial Kamat, menekankan bahwa transparansi di sekolah menjadi kunci penting dalam menjaga kepercayaan publik. Ia meminta tenaga pendidik lebih bijak dalam memilah informasi yang disebarluaskan kepada orang tua siswa dan masyarakat.
“Kita perlu penyelarasan agar kepala sekolah memahami mana informasi yang betul-betul harus disampaikan ke masyarakat dan mana yang harus dikelola agar tidak membuat resah,” ujar Syahrial saat membuka sosialisasi di Balai Kota Padang, Rabu (23/9/2026).
Menurut Syahrial, pengelolaan informasi yang baik merupakan bagian dari tanggung jawab moral aparatur sipil negara (ASN) di lingkup pendidikan. Upaya ini sekaligus menjadi instrumen pendukung dalam mewujudkan program unggulan pemerintah daerah, yakni “Padang Amanah”.
Pemkot Padang sendiri telah mengintegrasikan keterbukaan data melalui kanal Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Hingga September 2026, tercatat sebanyak 18.072 dokumen informasi telah dipublikasikan melalui kanal tersebut.
Ke depan, Pemkot Padang menargetkan peningkatan kualitas data, khususnya dari satuan pendidikan tingkat SMP baik negeri maupun swasta. Akses informasi yang cepat dan akurat dinilai sangat krusial bagi masyarakat di tengah cepatnya arus data saat ini.
Kegiatan sosialisasi ini melibatkan Dinas Komunikasi dan Informatika serta para tenaga pendidik tingkat SMP. Pihak sekolah didorong untuk tidak sekadar cakap secara teknis, tetapi juga memiliki kepekaan komunikasi yang efektif dalam melayani kebutuhan informasi publik.
