Padang – Pemerintah Kota Padang menjadikan program Makan Bergizi Gratis sebagai motor penggerak ekonomi kerakyatan melalui pelibatan UMKM, petani, dan nelayan lokal. Langkah ini ditempuh dengan menggandeng Asosiasi Pengusaha dan Pengelola Dapur Makan Bergizi Gratis Indonesia (APPMBGI) untuk memperkuat rantai pasok pangan.
Kolaborasi tersebut diresmikan melalui pertemuan antara Wakil Wali Kota Padang, Maigus Nasir, dengan pengurus DPD APPMBGI Sumbar di Rumah Dinas Wali Kota, Selasa (4/8/2026). Fokus utama kerja sama ini adalah mengoptimalkan peran Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) sebagai penggerak ekonomi daerah.
Maigus Nasir menegaskan bahwa keterlibatan ekosistem lokal sangat krusial agar manfaat ekonomi program ini berdampak langsung bagi masyarakat. Ia meminta seluruh jajaran pengelola memastikan standar operasional dan keamanan pangan tetap terjaga dengan ketat.
“Seluruh SPPG dan perangkat daerah harus memastikan layanan berkualitas tinggi untuk menjamin pemenuhan gizi anak-anak,” tegas Maigus.
Pemerintah Kota kini tengah menyusun strategi standarisasi rantai pasok dengan menjadikan pasar tradisional sebagai pemasok utama bahan makanan. Langkah ini sekaligus mendukung visi Kota Padang sebagai kota sehat dan pintar dalam realisasi program unggulan daerah.
Saat ini, sebanyak 72 dari total 96 unit SPPG telah beroperasi secara aktif. Pemerintah Kota optimistis seluruh target operasional akan tercapai sepenuhnya pada akhir tahun 2026.
Ketua DPD APPMBGI Sumbar, M. Sayuti, menyambut positif kolaborasi ini dan berkomitmen menciptakan rantai pasok yang transparan. Pihaknya berambisi menjadikan Kota Padang sebagai model percontohan nasional dalam pengelolaan program makan bergizi.
“Kami mengusulkan nota kesepahaman agar pembagian peran dan tanggung jawab seluruh pihak berjalan lebih terstruktur,” ujar Sayuti.
