Pesisir Selatan – Anggota Komisi VIII DPR RI, Lisda Hendrajoni, mendesak perbaikan tata kelola penyelenggaraan ibadah haji yang lebih transparan dan akuntabel. Reformasi ini dinilai mendesak agar manfaat penyelenggaraan ibadah haji dapat dirasakan secara optimal oleh masyarakat luas.
Lisda menekankan bahwa aspek perlindungan serta keselamatan jemaah harus menjadi prioritas utama. Menurutnya, hal teknis tidak boleh mengesampingkan keselamatan jemaah, sehingga pendekatan fikih kontemporer perlu diterapkan untuk menjawab tantangan zaman.
“Keselamatan jemaah tidak boleh dikalahkan oleh persoalan teknis. Kita ingin memastikan seluruh kebijakan tetap sah menurut syariat, sekaligus memberikan perlindungan maksimal bagi seluruh jemaah Indonesia,” ujar Lisda pada Senin (6/7/2026).
Selain tata kelola, politisi Partai NasDem ini juga menyoroti pentingnya standardisasi materi di seluruh Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah (KBIHU). Langkah ini diambil untuk meminimalisir perbedaan pemahaman antara pemerintah, pembimbing, dan jemaah di lapangan.
“Keseragaman materi dinilai penting agar tidak terjadi perbedaan pemahaman antara pemerintah, pembimbing, dan jemaah dalam menjalankan setiap tahapan ibadah,” tegasnya.
Ia berharap, melalui Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama organisasi kemasyarakatan Islam, akan lahir pedoman baru yang lebih solutif. Rekomendasi tersebut nantinya diharapkan menjadi acuan untuk menciptakan penyelenggaraan haji yang lebih profesional dan aman.
“Kami berharap hasil RDPU ini melahirkan rekomendasi yang dapat menjadi rujukan bersama sehingga penyelenggaraan haji Indonesia semakin aman, nyaman, profesional, dan tetap berpegang teguh pada syariat Islam,” pungkas Lisda.
