Padang – Nasib ratusan relawan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Sumatera Barat kini berada dalam ketidakpastian menyusul adanya isu penghentian program tersebut. Kondisi ini memicu gelombang protes dari para relawan yang menyambangi Kantor DPRD Sumatera Barat, Kamis (25/6), guna menuntut kepastian keberlangsungan program.
Bagi para relawan, program MBG bukan sekadar upaya pemenuhan gizi, melainkan sumber ekonomi yang sangat mereka butuhkan. Mereka menyoroti kebijakan penghentian operasional dapur MBG selama libur sekolah yang berdampak langsung pada hilangnya insentif harian mereka.
Koordinator aksi, Aliman Antoris, menegaskan bahwa pihaknya menolak keras isu penghentian program. Ia menyarankan agar pemerintah lebih bijak dalam menyikapi persoalan teknis di lapangan.
“Kalau ada kecurangan, silakan ditindak, tetapi jangan hentikan programnya karena manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat,” ujar Aliman.
Sebagai solusi atas kendala selama libur sekolah, para relawan mengusulkan agar distribusi makanan tetap berjalan dengan mengalihkan sasaran ke posyandu. Aliman menambahkan, meski sempat ada kendala keterlambatan dana operasional, pihaknya memastikan dapur-dapur MBG di Sumatera Barat tetap berkomitmen untuk terus beroperasi.
Menanggapi aspirasi tersebut, Ketua DPRD Sumatera Barat, Muhidi, menyatakan dukungan penuh terhadap perjuangan relawan. Ia berjanji akan segera meneruskan tuntutan ini ke pemerintah pusat agar segera diambil langkah konkret.
Muhidi menekankan bahwa segala kekurangan dalam pelaksanaan program seharusnya diselesaikan melalui evaluasi, bukan dengan memutus mata rantai bantuan yang sangat dibutuhkan masyarakat luas.
“Kalau ada yang belum tepat sasaran, ya dievaluasi. Karena ini untuk kepentingan rakyat, tentu kita mendukung,” tegas Muhidi.
