Jakarta – Pemerintah Kabupaten Tanah Datar mendorong percepatan pembangunan hunian tetap atau huntap bagi warga terdampak bencana hidrometeorologi di daerah itu. Penguatan langkah itu dibahas langsung Bupati Eka Putra saat bertemu Deputi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Jarwansah di Jakarta, Kamis (7/6/2026).
Eka Putra mengatakan, pertemuan tersebut membahas strategi percepatan pembangunan huntap terpadu dan huntap mandiri sebagai bagian dari pemulihan pascabencana yang lebih terarah dan berkelanjutan. Pemerintah daerah, kata dia, ingin memastikan warga terdampak segera menempati rumah yang layak, aman, dan nyaman.
“Ini menjadi prioritas agar masyarakat tidak terlalu lama tinggal di hunian sementara,” ujar Eka.
Dalam koordinasi itu, Pemkab Tanah Datar dan BNPB juga membahas sinkronisasi data, kesiapan lahan, serta dukungan teknis dan anggaran dari pemerintah pusat. Eka menilai, kolaborasi yang kuat antara daerah dan BNPB akan mempercepat proses rehabilitasi dan rekonstruksi di Tanah Datar.
Ia menambahkan, kepastian hunian bagi warga terdampak harus segera diwujudkan. Untuk huntap mandiri, seluruh data yang sudah dihimpun telah disampaikan ke BNPB. Lahan untuk pembangunan juga disebut sudah disiapkan oleh warga yang terdampak langsung.
Berdasarkan data yang diajukan melalui Deputi Rehabilitasi dan Rekonstruksi BNPB, di empat kecamatan yakni Batipuh Selatan, Batipuh, Rambatan, dan X Koto, tercatat 88 unit huntap mandiri, 56 unit huntap terpadu, 3 warga tidak memilih, dan 1 tanpa pernyataan. Totalnya mencapai 148 unit terdampak.
Eka berharap pemerintah pusat melalui BNPB memberi dukungan penuh, terutama dalam hal anggaran, pendampingan teknis, dan percepatan administrasi. Dengan dukungan itu, pembangunan huntap diyakini dapat berjalan efektif dan tepat sasaran.
