Magelang – Ketua DPRD Sumatera Barat, Muhidi, mengikuti Kursus Pemantapan Pimpinan Daerah (KPPD) dalam format retret nasional bersama 556 ketua DPRD lainnya dari seluruh Indonesia di Akademi Militer (Akmil) Magelang, 15-19 April 2026.
Kegiatan itu dirancang untuk memperkuat kapasitas kepemimpinan para pimpinan DPRD, sekaligus mempertajam peran mereka dalam mengawal pembangunan dan menjalankan fungsi pengawasan terhadap pemerintah daerah.
Sebelum berangkat, Muhidi menegaskan kesiapannya mengikuti seluruh rangkaian agenda, baik secara fisik maupun mental. Ia menyebut, kegiatan tersebut juga menjadi ruang untuk memperkuat nilai kebangsaan serta meningkatkan kinerja lembaga legislatif daerah.
“Kita siap mengikuti retret ini, baik secara fisik maupun mental. Karena digembleng secara militer, jika berlari kita berlari. Jika ada pembekalan nilai-nilai kebangsaan, kita siap aktif dalam forum itu. Ke depan bisa lebih mengoptimalkan kinerja,” ujar Muhidi.
Program KPPD 2026 menekankan pentingnya sinkronisasi kebijakan pusat dan daerah agar pembangunan di tingkat lokal berjalan lebih efektif dan sejalan dengan agenda nasional.
Selama lima hari, peserta menerima materi kepemimpinan strategis, wawasan kebangsaan, dan latihan kedisiplinan dengan pola pembinaan militer. Kegiatan itu dibuka langsung oleh Prabowo Subianto sebagai bagian dari upaya memperkuat ketahanan nasional melalui peningkatan kapasitas pimpinan daerah.
Program tersebut melibatkan 557 ketua DPRD se-Indonesia dan terlaksana melalui kerja sama dengan Lemhannas RI serta sejumlah asosiasi DPRD tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.
Tujuan utamanya adalah membentuk pimpinan DPRD yang berjiwa negarawan, berkarakter kuat, berintegritas, dan mampu menjalankan peran strategis dalam sistem pemerintahan nasional.
Gubernur Lemhannas RI, Ace Hasan Syadzily, mengatakan retret KPPD bertujuan memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah.
Menurut dia, DPRD memiliki posisi strategis dalam fungsi penganggaran, pembentukan regulasi daerah, dan pengawasan jalannya pemerintahan. Karena itu, pimpinan DPRD perlu memahami tujuan nasional secara utuh, termasuk wawasan kebangsaan yang kuat.
Ia berharap kegiatan tersebut mampu melahirkan pimpinan legislatif daerah yang berkarakter negarawan, berintegritas, dan memiliki perspektif kebangsaan yang kokoh.
