Bogor – Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menegaskan perlunya perubahan pendekatan pengawasan internal di Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) agar lebih preventif dan strategis.
Ia menekankan Inspektorat Jenderal (Itjen) tidak boleh hanya hadir ketika masalah muncul, melainkan harus menjadi mitra strategis yang mampu mendeteksi risiko sejak dini, menjaga akuntabilitas unit kerja, serta menyelesaikan persoalan administratif.
Penegasan tersebut disampaikan Yassierli saat membuka Rapat Koordinasi Pengawasan (Rakorwas) Itjen Kemnaker Tahun 2026 di Bogor, Jawa Barat, Rabu (15/4/2026) malam.
Yassierli menyampaikan, perubahan ini penting agar pengawasan internal tidak lagi dianggap sebagai beban, namun menjadi bagian dari solusi untuk memastikan program ketenagakerjaan berjalan bersih, efektif, dan tepat sasaran.
Ia berharap, perubahan pendekatan pengawasan dapat memperlancar pelaksanaan program ketenagakerjaan dan meningkatkan akuntabilitas penggunaan anggaran negara. Dengan deteksi risiko sejak dini, potensi masalah dapat dicegah sebelum mengganggu layanan publik.
Yassierli menegaskan, pengawasan harus bertransformasi dari sekadar memeriksa dokumen masa lalu menjadi upaya deteksi risiko sebelum terjadi penyimpangan.
Sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), Itjen diharapkan memberikan nilai tambah bagi kementerian dengan memastikan proses kerja di setiap unit berjalan tertib, akuntabel, dan tidak terhambat persoalan administratif, terutama terkait penggunaan APBN dan pelayanan publik.
Ia juga menyoroti pentingnya perubahan cara pandang terhadap Itjen. Menurutnya, keberhasilan pengawasan internal tidak diukur dari banyaknya temuan, melainkan dari sejauh mana potensi penyimpangan dapat dicegah sejak awal.
“Peran APIP harus berubah dari jargon ‘Awas Ada Itjen’ menjadi ‘Untung Ada Itjen’. Keberhasilan Itjen bukan diukur dari banyaknya temuan, melainkan ketika tidak ada kasus karena kita mampu melakukan antisipasi sejak dini,” ujar Yassierli.
Untuk mendukung hal tersebut, Yassierli meminta Itjen Kemnaker memanfaatkan Big Data dan Artificial Intelligence (AI) dalam sistem pengawasan.
Pendekatan berbasis data dinilai penting untuk membangun sistem deteksi dini yang lebih akurat, termasuk membaca pola risiko, memetakan potensi penyimpangan, dan mengidentifikasi hambatan yang dapat mengganggu pelaksanaan program.
Selain itu, Yassierli meminta auditor Itjen membantu memecahkan hambatan regulasi yang mengganggu pelaksanaan program prioritas di sektor ketenagakerjaan.
Dengan demikian, pengawasan tidak hanya menjaga kepatuhan, tetapi juga memastikan agenda pembangunan di bidang ketenagakerjaan berjalan lebih lancar.
