Padang – Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Padang soroti genosida kekerasan negara atas HAM, demokrasi, dan ruang hidup di Sumatera Barat dalam Catatan Tahunan (CATAHU) 2025.
Laporan ini mendokumentasikan kerja-kerja bantuan hukum selama periode November 2024 hingga Oktober 2025.
Peluncuran CATAHU bertepatan dengan peringatan 44 tahun LBH Padang.
Sepanjang periode tersebut, LBH Padang mencatat 219 kasus bantuan hukum dengan 3.912 penerima manfaat.
Dari jumlah tersebut, 177 kasus berupa konsultasi hukum, dan 42 kasus ditangani melalui advokasi litigasi maupun non-litigasi.
Mayoritas pencari keadilan berasal dari masyarakat berpenghasilan rendah, dengan pendapatan di bawah Rp1 juta per bulan, tercatat sebanyak 110 orang.
LBH Padang mencatat, wajah pelanggaran HAM sepanjang 2025 didominasi oleh individu berkuasa.
Sebanyak 67 pejabat tercatat sebagai pelaku utama, disusul 14 aparat kepolisian, 38 perusahaan, serta 24 pelaku dalam lingkup keluarga yang banyak terkait kasus kekerasan seksual.
Sepanjang 2025, LBH Padang juga aktif melakukan penguatan hukum melalui 25 kegiatan berupa pelatihan, diskusi publik, advokasi kebijakan, konsolidasi, serta penguatan internal.
LBH Padang juga mendampingi tujuh kasus perselisihan industrial dengan tingkat kemenangan 100 persen.
Direktur LBH Padang, Diki Rafiki, menegaskan bahwa bantuan hukum yang diberikan lembaga bukan sekadar angka, melainkan cerminan nyata dari ketidakadilan yang dialami masyarakat.
