Padang – Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) menggandeng Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk memastikan program penanganan bencana berjalan sesuai aturan.
Gubernur Sumbar, Mahyeldi Ansharullah, menegaskan pentingnya koordinasi lintas lembaga dalam upaya tersebut.
Penegasan ini disampaikan saat pertemuan dengan Kepala Perwakilan BPK Provinsi Sumbar di Istana Gubernuran, Rabu (31/12/2025).
Mahyeldi menekankan, koordinasi ini bertujuan agar setiap tindakan dan penggunaan anggaran dalam penanganan bencana dilakukan secara cepat, tepat, dan bertanggung jawab.
“Penanganan bencana harus dilakukan secara cepat, tepat, dan bertanggung jawab,” kata Mahyeldi.
Pertemuan tersebut membahas berbagai aspek teknis, termasuk pengelolaan anggaran, mekanisme pelaksanaan kegiatan, dan pengawasan dampak bencana hidrometeorologi.
Pemprov Sumbar berkomitmen mengedepankan prinsip kehati-hatian dan transparansi dalam setiap tahapan penanganan bencana.
Sinergi dengan BPK diharapkan terus terjaga untuk memberikan perlindungan maksimal bagi masyarakat.
“Kita ingin bergerak cepat membantu masyarakat, namun tetap berada dalam koridor tata kelola yang baik,” pungkasnya.
