Medan – Pemerintah Kota Padang menunjukkan komitmennya dalam implementasi Kartu Kredit Indonesia (KKI) dengan mencatatkan peningkatan transaksi yang signifikan selama tiga tahun terakhir. Hal ini menjadikan Pemko Padang sebagai salah satu contoh sukses penerapan KKI di kalangan pemerintah daerah.
Sebagai pengakuan atas capaian tersebut, Kepala BPKAD Padang, Raju Minropa, diundang sebagai narasumber dalam Workshop Implementasi Kartu Kredit Indonesia (KKI) Segmen Pemerintah Wilayah Sumatera. Acara yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia ini berlangsung di Medan, Kamis (20/11/25), dengan menghadirkan pula perwakilan dari Bank Indonesia, Kementerian Dalam Negeri RI, dan LKPP sebagai pembicara.
Dalam kesempatan tersebut, Raju Minropa memaparkan perkembangan penggunaan KKI di lingkungan Pemko Padang. “Awal penggunaan KKI Kota Padang pada tahun 2023 kita mencatat nilai transaksi sebesar Rp. 89,5 juta. Tahun 2024 naik ke Rp. 740,4 juta dan tahun 2025 ini mencapai Rp. 3,26 miliar. Tahun 2026 kita targetkan penggunaan KKI Pemerintah Daerah Kota Padang mencapai Rp. 15 miliar,” ujarnya.
Selain itu, Raju Minropa juga menyoroti kesiapan Pemko Padang dalam menerapkan regulasi terkait penggunaan KKI. Menurutnya, Pemko Padang telah menyiapkan aturan teknis yang merujuk pada Permendagri 79/2022. “Dari Permendagri 79/2022, kita menyiapkan aturan teknis penggunaan KKI di lingkup Pemko Padang. Antara lain Perwako 7/2023, Kep-Wako 507/2024, Kep-Wako 738/2024 dan Kep-Wako 758/2024,” jelasnya.
Implementasi KKI di lingkungan pemerintah daerah diharapkan dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, pengelolaan keuangan yang lebih baik, serta memfasilitasi pembayaran non-tunai. Selain itu, penggunaan KKI juga bertujuan untuk mempercepat proses administrasi.
