Padang – Sumatera Barat berupaya merealisasikan statusnya sebagai provinsi hijau melalui implementasi pembangunan berkelanjutan yang terintegrasi. Hal ini mengemuka dalam diskusi Green Economy yang diselenggarakan di Kantor Bappeda Sumbar, Rabu (12/11/2025).
Dalam diskusi tersebut, seorang pakar ilmu lingkungan dari UNP, menyampaikan bahwa langkah nyata diperlukan untuk mewujudkan konsep provinsi hijau atau provinsi konservasi di tingkat daerah. “Untuk menjadi provinsi hijau atau provinsi konservasi, Sumbar sudah seharusnya menunjukkan langkah nyata dalam mewujudkan konsep ini di tingkat daerah,” ujarnya.
Pengembangan Ekonomi Hijau di Sumatera Barat dapat dilakukan dengan menarik investasi pada sektor-sektor yang ramah lingkungan. Sektor-sektor tersebut meliputi energi terbarukan seperti panas bumi, surya, dan angin, serta ekowisata dan pertanian organik.
Selain investasi, transisi energi di kawasan industri juga perlu didorong, misalnya melalui penggunaan panel surya atau gas alam (CNG). Penerapan kebijakan industri hijau juga penting untuk meningkatkan efisiensi dan mengurangi limbah.
Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa investasi dan industri hijau akan berdampak positif pada pengembangan tenaga kerja. “Dari dua hal itu yakni investasi dan industri hijau, maka berdampak pada pengembangan tenaga kerja di sektor-sektor baru yang berkaitan dengan ekonomi hijau, seperti pengelolaan limbah, energi terbarukan, dan kehutanan,” pungkasnya.
