Padang – Pemerintah Kota Padang menunjukkan komitmennya terhadap keterbukaan informasi publik dengan menerima kunjungan dari Komisi Informasi (KI) Sumatera Barat. Kunjungan ini merupakan bagian dari proses visitasi terhadap badan publik yang meraih nilai tertinggi dalam penilaian keterbukaan informasi publik tahun 2025.
Pada Jumat (7/11/2025), Ketua KI Sumbar, Musfi Yendra, beserta jajarannya, mengunjungi ruang PPID di Balai Kota Padang. Kedatangan mereka disambut oleh Wali Kota Padang, Fadly Amran, beserta Kepala Dinas Kominfo, Boby Firman, dan staf terkait.
Dalam pertemuan tersebut, Musfi Yendra menyampaikan apresiasi atas kemajuan signifikan yang telah dicapai oleh Kota Padang dalam hal keterbukaan informasi. “Kalau untuk Kota Padang, lompatannya jauh tinggi,” ujarnya.
Menurut catatan KI Sumbar, Kota Padang sebelumnya berada di peringkat kedelapan dalam penilaian keterbukaan informasi publik tahun lalu, dengan status “menuju informatif.” Bahkan, pada tahun sebelumnya, posisi Kota Padang jauh di luar sepuluh besar.
Boby Firman menambahkan bahwa Pemerintah Kota Padang telah berupaya memaksimalkan pengelolaan PPID sejak awal tahun 2025, termasuk aktif berkonsultasi dengan KI Sumbar.
Musfi Yendra juga menekankan pentingnya peran PPID utama di seluruh Sumatera Barat untuk terus aktif dan merekapitulasi Daftar Informasi Publik (DIP) dengan baik.
Fadly Amran menyampaikan terima kasih atas kunjungan dan masukan yang diberikan oleh KI Sumbar. Ia menegaskan bahwa keterbukaan informasi bukan sekadar jargon, melainkan komitmen nyata yang akan diimplementasikan secara internal di lingkungan Pemerintah Kota Padang. “Komitmen kami di Padang bagaimana agar program Padang Amanah berjalan baik,” ungkapnya. Ia menambahkan, “Tentunya agar lebih baik ke depannya, kita butuh masukan dari Komisi Informasi.”
Selain meninjau ruang pelayanan PPID, tim KI Sumbar juga berkesempatan melihat langsung dashboard Padang Command Center (PCC). Di sana, mereka mendapatkan informasi mengenai aplikasi “Lapor Padang” dan “Padang Mobile,” yang merupakan layanan pengaduan bagi warga Kota Padang.
Saat ini, tiga daerah di Sumatera Barat masuk dalam tiga besar penilaian keterbukaan informasi tahun 2025, yaitu Kota Padang, Pesisir Selatan, dan Solok Selatan.
