Padang – Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Pemprov Sumbar) menargetkan implementasi penuh sistem pemerintahan berbasis digital pada 1 Januari 2026. Hal ini diungkapkan oleh Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat, Arry Yuswandi, saat memimpin apel pagi di lingkungan Setdaprov Sumbar, Senin (3/11/2025).
Arry Yuswandi menekankan pentingnya perubahan paradigma administrasi di kalangan aparatur sipil negara (ASN). “Mulai 1 Januari 2026, saya tidak akan menerima lagi surat dalam bentuk kertas,” tegasnya, menandakan komitmen kuat terhadap transformasi digital. Ia menambahkan bahwa seluruh urusan administrasi harus beralih ke sistem elektronik.
Untuk mendukung transisi ini, Pemprov Sumbar telah menyiapkan sejumlah platform digital, termasuk aplikasi Srikandi untuk pengelolaan surat-menyurat dan aplikasi e-sign untuk persetujuan perjalanan dinas. Menurut Arry, kedua sistem ini akan menjadi fondasi bagi tata kelola pemerintahan yang efisien, transparan, dan ramah lingkungan.
“Dengan digitalisasi, semua proses bisa dilakukan kapan saja dan di mana saja. Tidak terbatas ruang dan waktu,” ujarnya. Ia juga menyoroti manfaat lain dari digitalisasi, seperti penghematan biaya dan dukungan terhadap upaya pelestarian lingkungan.
Arry Yuswandi juga menyampaikan bahwa transformasi menuju pemerintahan tanpa kertas bukan hanya sekadar tuntutan teknologi, tetapi juga merupakan wujud tanggung jawab bersama untuk mewujudkan birokrasi modern yang cepat, akurat, dan akuntabel.
Sebagai bentuk apresiasi, Arry memberikan tiga hadiah kepada peserta apel yang berhasil menjawab pertanyaan seputar core value ASN BerAKHLAK, menciptakan suasana yang lebih interaktif dan memotivasi di akhir acara.
