Padang – Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi Ansharullah, menuntut agar predikat A dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) 2026 dijadikan standar kerja minimum bagi setiap perangkat daerah. Penegasan ini disampaikan usai menyerahkan penghargaan kepada 32 instansi di Aula Kantor Gubernur, Minggu (27/9/2026).
Mahyeldi menekankan bahwa efektivitas program yang berdampak langsung ke masyarakat jauh lebih penting daripada sekadar urusan administratif.
“Capaian ini harus menjadi motivasi bagi kita semua untuk terus memperbaiki kinerja. Akuntabilitas bukan hanya soal mendapatkan predikat, tetapi bagaimana setiap program yang dilaksanakan benar-benar terukur dan memberikan manfaat bagi masyarakat,” ujar Mahyeldi.
Sebanyak 32 perangkat daerah berhasil meraih predikat memuaskan tersebut. Separuh di antaranya, yakni 16 instansi seperti Dinas Kehutanan, RSJ Prof. HB. Sa’anin, Bappeda, dan Inspektorat Daerah, sukses mempertahankan prestasi tersebut selama tiga tahun berturut-turut sejak 2024.
Sementara itu, 16 instansi lainnya mencatatkan sejarah baru dengan meraih predikat A untuk pertama kalinya tahun ini. Gubernur berharap keberhasilan ini memacu instansi lain untuk melakukan akselerasi perbaikan kualitas kerja.
“OPD yang telah berhasil meraih predikat A harus mampu mempertahankannya. Sementara bagi yang belum, ini harus menjadi motivasi agar ke depan kualitas kinerjanya menjadi lebih baik,” tegas Mahyeldi.
Dalam kesempatan yang sama, Gubernur juga memberikan apresiasi khusus kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Sumbar, Drs. Besri Rahmad, MM. Penghargaan berupa cenderamata tersebut diberikan sebagai bentuk penghormatan atas dedikasi Besri yang akan memasuki masa purna tugas pada 1 Oktober mendatang.
