Padang – Sebanyak 32 perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat meraih predikat “A” dalam evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) tahun 2026. Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi Ansharullah, mengapresiasi pencapaian ini sebagai cerminan tata kelola pemerintahan yang akuntabel.
Penghargaan diserahkan langsung oleh Gubernur di Aula Kantor Gubernur, Minggu (27/9/2026), saat rapat evaluasi kinerja. Mahyeldi menekankan bahwa predikat “A” bukan sekadar capaian administratif, melainkan bukti orientasi hasil yang jelas bagi masyarakat.
“Akuntabilitas bukan hanya soal mengejar predikat. Lebih dari itu, setiap program yang kita susun harus benar-benar terukur dan memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat luas,” ujar Mahyeldi.
Capaian ini membuktikan komitmen kuat Pemprov Sumbar dalam membangun birokrasi berbasis kinerja. Gubernur menantang seluruh OPD untuk tidak berpuas diri dan terus berinovasi.
Sebanyak 16 instansi berhasil mempertahankan predikat “A” selama tiga tahun berturut-turut (2024-2026). Mahyeldi meminta standar kualitas terus ditingkatkan bagi instansi tersebut.
Daftar instansi yang mempertahankan predikat “A” tiga tahun berturut-turut meliputi Dinas Kehutanan, RSJ Prof. HB. Sa’anin, Bappeda, Inspektorat Daerah, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Biro Organisasi, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Kelautan dan Perikanan, serta Badan Kepegawaian Daerah.
Selain penghargaan SAKIP, Gubernur Mahyeldi juga memberikan cenderamata kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Provinsi Sumbar, Drs. Besri Rahmad, MM. Penghargaan ini diberikan atas dedikasi Besri Rahmad yang akan memasuki masa purna tugas per 1 Oktober 2026.
Melalui evaluasi SAKIP ini, Pemprov Sumbar berharap seluruh instansi dapat terus melakukan perbaikan berkelanjutan. Mahyeldi optimistis tata kelola yang transparan dan akuntabel akan meningkatkan pelayanan publik di Sumatera Barat.
